Pagi-pagi baca milis jogja-linux, ketemu ma imel yang lumayan panjang dan lebar tentang kabar bahwa presiden mau ketemuan ma big boss micsosoft. ‘Ketemuan’-nya ini memuat agenda membahsa penggunaan windows di Indonesia. Cuplikan yang saya sorot adalah yang ini:

Tanggal 24 mei 05, di salah satu stasiun tv, saya
mendengar bahwa presiden kita akan berkunjung ke
amerika, salah satu agendanya membahas penggunaan os
windows di indonesia dengan big bos microsoft bill
gate. kira2 apa ya yang akan dibahas oleh presiden
kita oleh si big bos microsoft tersebut di amrik? dan
kira2 apa presiden kita mendukung suara dari pengelola
warnet yang sudah terlanjur diberi hukuman oleh pa
pulisi atas windows bajakan yang digunakan oleh
server+clientnya?? atau akan ada perjanjian yang bisa
menguntungkan semua pihak…

Dari situ, entah kenapa saya menajdi berburuk sangka bahwa langkah ini adlah seperti hendak mencium tangan Bill Gates, seperti layaknya yang terjadi dalam kasus you-know-who ™ a while a go. Langsung, spontan, tiba-tiba saya sakit hati banget. Sebegitu murahnyakah kita, atau memang para pemikir kita memang sudah menganggap ini sebagai langkah yang paling tepat. Tiba-tiba saya ingat Brazil dan gerakan Open Source-nya. Brazil berani dan bisa, kenapa negara saya ini tidak?!

Hmm, saya coba cari referensi-nya di media, sekedar mengkonfirmasi apakah yang saya dapet di milis ini benar-benar nyata, sekaligus hendak dijadikan referensi unutk blogging. sayannya, yang saya temukan hanyalah berita basi (Senin, 23 Mei) tenang keputusan Dirjen HaKI unutk menggandeng Microsoft sebagai partner untuk penegakan HaKI.

Bah, opo maneh ini. Saya temukan dua referensi, di detik dan kompas. Akan saya ambil bebrepa cuplikan dari kompas saja.

Microsoft berperan sebagai penasihat teknologi informasi, memberikan pelatihan, dan menyediakan perangkat Software Asset Management (SAM) untuk mengidentifikasi kebutuhan piranti lunak secara tepat.

I wonder, studi dan nasehat mereka tidak akan bias ke kubu mereka sendiri. Ya, ya, ya, what ever side you take it will always try to make you stay on that side. In this case, Bill’s side.

Kerja sama tersebut juga bagian dari upaya Ditjen HAKI untuk meningkatkan pengetahuan aparatnya tentang software dan yang berhubungan seperti musik dan video digital. Realisasinya, dalam bentuk pelatihan dan workshop yang akan diberikan kepada aparat penegak hukum baik di lingkungan Ditjen HAKI, polisi, jaksa, dan hakim.

Mudah-mudahan bukan sekedar pelatihan pemakaian Office dan Internet Outlook.

“Pada dasarnya kami tidak menutup kerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya untuk memperluas penegakan HAKI,” kata Abdul Bari.

Ah, yang bener?! ;;)

Menurutnya, kerja sama dengan berbagai pihak penting dilakukan untuk memperlancar proses penegakan hukum yang meliputi proses pengaduan, penyusunan berkas, berita acara, sweeping, dan penyidikan/pemeriksaan saksi. Ia juga menampik kerja sama dengan Microsoft akan berdampak terhadap subjektivitas aparat dalam penegakan hukum.

Mari kita kontrol bersama untuk menghindari subjektivitas aparat.

“Kami memiliki Direktorat Teknologi Informasi, Hak Cipta, dan Merek yang akan menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam penegakan HAKI, sedangkan pihak lain memberi masukan teknis dan membantu kami melengkapi data-data yang diperlukan sehingga dijamin tidak ada pihak yang mendikte dalam hal ini,” papar Abdul Bari.

Konsultan itu mendikte atau tidak sih sebenarnya?

Salah satu indikator keberhasilan penegakan HAKI akan dilihat dari penurunan tingkat pembajakan. Sejak diberlakukannnya UU HAKI Nomor 19 tahun 2002, tingkat pembajakan di Indonesia turun dari 89 persen menjadi 87 persen tahun 2004.

Tepuk tangan dong! Plok, plok, plok. Tapi udah ada studi beneran nih bahwa turunnya tuh gara-gara UU HAKI?

“Potensi kerugian akibat penggunaan software ilegal mencapai 187 juta dollar atau sekitar Rp1,75 triliun yang tentu merugikan negara dari sisi penerimaan pajak,” ungkap Tony Chen. Menurut Tony, penurunan tingkat pembajakan akan memperkuat software-software lokal dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Dan tentu saja, mempertebal kantung Microsoft. 1,75 trilliun itu dari segi pajak. Udah dihitung blm gimana klo devisanya dimakan ma rakyat sendiri dan tidak dibuang keluar?

“Bagaimana software lokal mau berkembang jika setiap produk akan yang dihasilkan harus berhadapan dengan ancaman pembajakan?” lanjutnya.

Bagaimana dengan ancaman monopoli dan ‘pembodohan’?

Doh .. cuci muka dulu deh aku biar rada melek dikit …

Sphere: Related Content